Sebagai salah satu hutan tropis yang masih tersisa di Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Balikpapan, kawasan Hutan Lindung Sungai Wain/HLSW (10.000 ha) memiliki nilai strategis sebagai sistem pendukung kehidupan Kota Balikpapan di tengah pesatnya deru pembangunan. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan yang tidak ternilai bagi Kota Balikpapan, sangat disayangkan bahwa integritas ekosistem HLSW kian terhimpit oleh tekanan pembangunan. Perlindungan HLSW dari berbagai ancaman, gangguan dan konflik kepentingan menjadi isu penting yang tak dapat diabaikan. Isu inilah yang selama ini menjadi tugas utama Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BP-HLSW) sebagai forum multi-pihak yang memegang mandat Pemerintah Kota Balikpapan.

Meski forum multi-pihak ini telah berhasil melestarikan HLSW dalam 15 tahun terakhir, beberapa pertanyaan masih sering muncul. Seberapa efektifkah BP-HLSW menjalankan fungsinya? Bagaimana proses pengambilan keputusan di BP HLSW? Apa sajakah pencapaiannnya dan mana yang masih perlu ditingkatkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan menggunakan metode perencanaan, pengawasan dan evaluasi forum para pihak yang dikembangkan oleh Tropenbos International bersama EcoAgriculture Partners. Untuk menilai kekuatan tool tersebut dan sekaligus memahami kinerja BP-HLSW, Tropenbos Indonesia memfasilitasi lokakarya “Belajar dari Sungai Wain” pada bulan Mei 2016.

Dengan berakhirnya peran dan kewenangan BP-HLSW seiring pemberlakuan Undang-undang No.23/2014 mulai tahun 2017, Tropenbos Indonesia memfasilitasi sebuah lokakarya lagi bertajuk “Kelembagaan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar” pada Desember 2016 yang bertujuan untuk merumuskan peran baru BP-HLSW berikut strategi untuk memfasilitasi kelancaran masa transisi.