Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat
Menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik dalam tata kelola lanskap berhutan
Informasi lebih lanjutSebagai bagian dari upaya perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang menerapkan praktik pengelolaan terbaik secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, rumusan rencana aksi KEE Ketapang yang sempat tertunda akibat pandemi covid-19 kembali siap disempurnakan. Untuk membahas hal ini, Tropenbos Indonesia bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar menyelenggarakan diskusi pada Selasa, 8 September 2021 lalu yang dihadiri oleh sekitar 37 perwakilan dari berbagai lembaga termasuk dari instansi pemerintah, LSM, dan sektor swasta.
Secara historis produk agrokomoditas di kawasan hutan, termasuk sawit, cenderung tidak terselesaikan bahkan ada preseden pembiaran sehingga masyarakat mengalami marginalisasi dan bahkan ada yang kemudian mengalami kriminalisasi. Beberapa peraturan yang ada pun tampaknya belum cukup efektif atau bahkan tidak memberikan jawaban atau penyelesaian. Itulah yang diingatkan kembali oleh Direktur Tropenbos Indonesia sebagai pengantar dalam webinar bertajuk “Menyelesaikan sawit di kawasan hutan” yang berlangsung pada 28 Agustus 2021 dan diikuti oleh sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan.
Saat ini kegiatan pemulihan lingkungan khususnya ekosistem hutan dan lahan masih menghadapi tantangan yang terus meningkat. Upaya pemulihan terus dilakukan, tetapi kerusakan yang terjadi juga terus berlanjut. Setidaknya tiga tantangan besar yang masih menghadang adalah pertambahan jumlah penduduk yang meningkatkan pula tantangan dalam mengisi ruang hidup dan memanfaatkan sumber daya, tingginya tingkat bencana yang tanpa disadari sebetulnya berawal dari pemanfaatan tata ruang yang tidak bijaksana, dan tantangan persepsi dimana hutan sebagai penahan air memikul tanggung jawab konservasi yang besar, meski sebetulnya secara holistik dapat pula diusahakan bagi kesejahteraan masyarakat. Itulah yang dikatakan Muhammad Zainal Arifin, Direktur KTA, Ditjen PDAS RH (Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Mendukung terciptanya bentang alam produktif dan lestari melalui program tata kelola berkelanjutan yang mencakup strategi untuk meningkatkan keamanan pangan, pemanfaatan hutan dan lahan secara bertanggung jawab, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim