Pemetaan Wilayah Potensial Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat

Edi Purwanto, selaku Direktur Tropenbos Indonesia (TI), menjelaskan, studi ini bertujuan untuk memberi masukan kepada para pihak pelaku Perhutanan Sosial di pusat dan di provinsi, terkait wilayah potensial untuk skema PS di Kalimantan Barat berdasarkan kajian dan luaran yang terverifikasi. “Saat ini sudah ada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kami mencoba mencari sebuah pendekatan yang dapat melengkapi untuk mendorong atau memperkuat PIAPS ini. Kami mendekatinya dari kebutuhan masyarakat terhadap lahan. Jadi, kita melihat dari kondisi penutupan lahannya saat ini, mulai kapan suatu wilayah digunakan oleh masyarakat, seberapa dekat wilayah hutan ini dari pemukiman,  kondisi alamnya seperti apa, lalu apakah ada konflik atau tidak. Ini yang kita lihat secara detail dalam skala Kalimantan Barat, sekaligus nanti akan menjadi tambahan informasi tentang potensi-potensi pengembangan Perhutanan Sosial.” ungkapnya. 

 

Lebih lanjut Edi Purwanto mengatakan, dari peta ini dapat dilihat potensi wilayah yang berpeluang untuk difasilitasi dan mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi Pokja PPS Kalbar untuk memperluas wilayah-wilayah yang pendampingan LSM-nya masih kurang.

 

Dalam Lokakarya ini, Peneliti TI Dr Atiek Widayati mempresentasikan hasil studi TI yang dilakukan selama 6 bulan, dimana dalam pemaparannya menjelaskan pemetaan areal potensial PS dilakukan berdasarkan data dan informasi spasial, selain itu dilakukan penandaan (tagging) terhadap areal potensial PS dengan melihat dari aspek prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap lahan, rekomendasi strategi pengelolaan lahan, aksesibilitas, dan resiko terhadap bencana dan konflik lahan.  Hasil studi ini menunjukkan luasan wilayah prioritas potensial Perhutanan Sosial (PS) di Kalimantan Barat adalah sekitar 1,5 juta ha, sedikit lebih luas dari luasan dalam PIAPS yaitu 1,2 juta ha.

 

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Kalbar, Marius Marcellus, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan TI. Marius mengatakan, adalah sesuatu yang luar biasa kalau PS dapat dipetakan secara menyeluruh di Kalbar . Ada kisi-kisi tertentu dalam konteks PS yang cetak biru besarnya adalah PIAPS yang mungkin  bisa di-overlay dengan hasil kajian TI sehingga dapat menjadi acuan bersama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.” Saat ini Dinas Kehutanan terus mencoba menggali masukan untuk pengusulan dan implementasi PS dan termasuk di mana wilayah-wilayah yang perlu diprioritaskan. 

 

Lebih lanjut Marius menambahkan, TI juga perlu melakukan kajian di kawasan hutan konversi. “Untuk kebijakan KLHK ke depan, saya sudah mengusulkan supaya jangan lagi ada hutan-hutan yang dikonversi. Kalau tutupannya masih bagus, jadikan hutan produksi. Kalau memang dianggap tidak produktif lagi, coba dikaji untuk kepentingan ekonomi masyarakat, bukan untuk pengembangan kelapa sawit. Saya menganggap sawit sudah cukuplah,” tegasnya.

 

Marius berharap sebagian kawasan hutan konversi juga bisa menjadi bahan kajian. TI dapat melihat ada tidaknya areal-areal yang perspektif dijadikan wilayah PS. “Berangkali ini bisa menjadi catatan, kalau kita punya data analisis yang lengkap, ini juga bisa menjadi bagian yang bisa kita dorong ke KLHK. Dalam konteks yang pertama adalah PIAPS, yang sudah ditentukan sebagai data awal. Yang kedua adalah hutan-hutan konversi yang bisa kita dorong dalam konteks membangun ekonomi rakyat tetapi tidak lepas dari konteks PS,” tambahnya. (IRP, IRK)