Coaching Clinic Fasilitasi Usulan dan Verifikasi Teknik Perhutanan Sosial Kalbar

Coaching Clinic Fasilitasi Usulan dan Verifikasi Teknik Perhutanan Sosial Kalbar

Indonesia - 05 October, 2018

Hasil Pemetaan Wilayah Potensial Perhutanan Sosial (PS) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang dilakukan Tropenbos Indonesia (TI) dipaparkan Peneliti TI Dr. Atiek Widayati, pada acara Coaching Clinic Kegiatan Fasilitasi Usulan dan Verifikasi Teknis Perhutanan Sosial Provinsi Kalbar yang diselenggarakan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kalbar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Hotel Orchardz Pontianak, 27-29 September 2018 .

Acara tersebut dihadiri oleh Direktorat Penyiapan Kawasan PS, Dinas Kehutanan Kalbar, Balai PSKL Wilayah Kalimantan, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Nasional, Pokja PPS Kalbar, Badan Restorasi Gambut (BRG) Kalbar, seluruh KPH Wilayah Kalbar, pendamping PS dan para pengusul PS dari Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Sambas, Ketapang, Kayong Utara, Kapuas Hulu, dan Melawi.
 
Dalam kesempatan ini, Atiek memaparkan hasil kajian pemetaan wilayah potensial PS yang telah dilakukan TI di empat kabupaten di Provinsi Kalbar yaitu Kabupaten Landak, Sanggau, Ketapang dan Melawi. “Hasil kajian kami menunjukkan luasan wilayah prioritas PS di Kalbar yaitu 1,5 juta ha, sedikit lebih luas dari Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) yaitu 1,2 juta ha,” ungkapnya.
 
Atiek menjelaskan, kajian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada para pihak pelaku PS, baik di pusat dan di provinsi, terkait wilayah potensial untuk skema PS di Kalbar berdasarkan kajian dan luaran yang terverifikasi. Pemetaan wilayah potensial PS dilakukan berdasarkan data dan informasi spasial, selain itu dilakukan penandaan (tagging) terhadap areal potensial PS dengan melihat dari aspek prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap lahan, rekomendasi strategi pengelolaan lahan, aksesibilitas, dan risiko terhadap bencana dan konflik lahan.
 
Atiek melihat terdapat kecocokan areal prioritas potensial PS dengan PIAPS, namun ada juga perbedaanya. “Perbedaan antara peta potensial PS dan PIAPS, sebagian besar PIAPS yang terletak jauh dari pemukiman dan bukan lahan kelola masyarakat tidak masuk prioritas potensial PS. Selain itu areal prioritas potensial PS yang tidak masuk PIAPS seperti areal berizin (IUPHHK), tapi kenyataannya dikelola masyarakat seperti kebun, kebun campur, dan ladang,” ujarnya. 
 
Atiek berharap peta potensial PS ini dapat menjadi bahan acuan bagi para pelaku dan para pihak dalam mengusulkan areal PS di tingkat tapak dan provinsi, selain itu menjadi materi observasi yang obyektif dengan kriteria seragam di tingkat nasional juga saling melengkapi (complementary) dan sebagai masukan pemutakhiran (update) PIAPS.
 
Semetara itu, Ketua I Pokja PPS Kalbar Lassarus Marpaung, mengapresiasi hasil kajian yang dilakukan TI. “Dari peta ini kami melihat potensi wilayah yang berpeluang untuk difasilitasi dan mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi Pokja PPS Kalbar untuk memperluas areal PS di Kalbar.” ungkapnya. 
 
Potensi hutan Provinsi Kalbar cukup luas mencapai ± 8,4 juta ha, baru < 3% yang dikelola oleh masyarakat melalui PS. Target areal kelola masyarakat untuk program perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan di Provinsi Kalbar mencapai ± 1.213.218 Ha merupakan alokasi terluas ke-4 di Indonesia setelah Provinsi Papua, Kalteng dan Riau. (IRP, IRK)